Anggaran Banjir Dikelola Asal-asalan Warga Jakarta Menderita

Samuel F Silaen
Foto : Samuel F Silaen
GTV

Jurnalhitz.com – Kalau saja kita keliling sekedar menyusuri kampung-kampung yang terkena dampak terjangan banjir parah jakarta, misalnya ambil contoh : dekat kampus Universitas Borobudur Kalimalang-Jakarta Timur, maka sangat jelas terlihat korbanya tidak sedikit, mulai dari, bantal, guling, kasur, soda/kursi dan peralatan elektronik. Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA) Samuel F. Silaen kepada awak media di Jakarta.

Warga Jakarta jadi korban dari terjangan dasyatnya banjir diawal tahun 2020, korban banjir sangat merasakan getir, betapa mereka tidak berdaya oleh kesalahan yang dilakukan pemerintah propinsi (pemprov) Jakarta. Kaum tak punya pun makin terpuruk.

“Bagi warga yang penghasilannya pas-pasan, banjir yang menghantam rumah dan seisinya, dirasakan betul sebagai penderitaan baru. Harta benda yang segitu- gitunya habis sudah, karena sudah tidak bisa digunakan lagi. Inilah penderitaan warga jakarta karena pengelolaan yang ugal-ugalan,” tegas Silaen.

“Anggaran Jakarta yang puluhan triliun tak mampu maksimal digunakan pemprov untuk menyejahterakan rakyat jakarta. Anggaran yang disunat merupakan bukti nyata jakarta dikelola tanpa arah, malah mementingkan balapan formula yang jauh dari kebutuhan warga jakarta,” tambah Silaen.

Jakarta punya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang banyak jika dibandingkan dengan APBD propinsi lain, tapi APBD yang banyak tak jaminan dapat mengatasi Banjir? Harus disadari bahwa selama Gubernur Anies memimpin Jakarta diawal- awal diuntungkan oleh peninggalan gubernur sebelumnya.

Menurutnya, kenapa belum merasakan langsung dari terjangan banjir karena ibarat penyakit itu belum langsung kronis, tapi seiring berjalannya waktu penyakit itupun menumpuk, butuh waktu berproses hingga masuk kepada stadium berat. Itulah yang sedang terjadi di Jakarta Raya ini.

“Jadi beda ketika Jokowi-Ahok menjabat jadi Gubernur tidak lama dari waktu pelantikannya, Jakarta kena banjir parah, itulah “residu” peninggalan dari Gubernur sebelumnya, karena belum sempat ditangani atau dikerjakan,” jelas Silaen.

“Beda dengan banjir parah awal 2020, ada proses ‘penyakit’ banjir yang mulai menumpuk yang dibiarkan Anies tanpa ditangani, jika saja diurus dengan baik maka banjir itu tidak akan separah sekarang (1/1/2020), ” imbuh Silaen.

“Ada dua tahun perjalanan menuju banjir parah 2020, Anies harus dituntut oleh warga jakarta untuk mengganti semua kerugian yang dialami warga jakarta pasca banjir. Ini kesalahan fatal pemerintah propinsi DKI Jakarta, ini akibat yang disengaja dan salah urus, inilah alasan kuat kenapa harus dibawa ke pengadilan agar bisa dibuktikan,” tandas Silaen. [PR]

Pos terkait