Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Mencari Bupati/Wali Kota “Melek Media”

  • Whatsapp
Diantara bupati/wali kota yang pernah menerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat di HPN di Lombok 2016. Dari kiri. Ridwan Kamil [Walikota Bandung], Hugua [Bupati Wakatobi], dan Ali Yusuf [Walikota Sawahlunto]. [Dok PWI].

Jurnalhitz.com – Sebagai organisasi/perkumpulan wartawan tertua di bumi Indonesia Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang kini digawangi oleh Atal S Depari sebagai Ketua Umum PWI Pusat, kembali akan merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 bertempat di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selain menggelar HPN 2020, rencananya PWI Pusat kembali menggelar Anugerah Kebudayaan PWI Pusat untuk Bupati/Walikota. Ini yang kedua, setelah yang pertama 2016 pada HPN di Lombok. Sebagai pilar demokrasi ke-4, pers bertugas mendorong tidak hanya bidang politik dan ekonomi semata, tapi juga kebudayaan yang dicita-citakan sebagai landasan pembangunan.

Pendaftaran yang tadinya ditutup 15 November 2019, diperpanjang hingga 30 November 2019. “Untuk memberi waktu dan kesempatan pada Bupati dan Wali Kota ikut acara ini dengan persiapan yang matang,” ujar Yusuf Susilo Hartono sebagai Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat.

Tujuan  penghargaan ini  untuk memilih Bupati/Wali Kota yang “pro kebudayaan dan melek media”. Yang sepak terjangnya memberikan inspirasi dan edukasi tentang perlunya membangun kabupaten/kota berbasis kebudayaan yang berkemajuan, masyarakatnya berkarakter, melek media, dan bijak dalam memanfaatkan medsos.

Adapun Bupati/Wali Kota yang pernah mendapatkan penghargaan ini tahun 2016, antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Tegal Enthus Susmono (alm), Bupati  Purwakarta Dedy Mulyadi, Bupati Wakatobi Hugua, dan Wali Kota Sawahlunto Ali Yusuf, serta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Pendaftaran melalui email pwianugerahkebudayaan@gmail.com. Dengan melampirkan proposal yang di dalamnya berisi empat aspek. Pertama, Aspek pemanfatan media massa dan media sosial, untuk wahana penguatan kebudayaan lokal, dan alat komunikasi  lokal-nasional dan global. Kedua,  Aspek Aspek Peraturan Daerah tentang kebudayaan (cagar budaya, pelestarian  tradisi dan adat istiadat, bahasa, kesenian, museum, festival, pariwisata, kuliner, dll), dan bagaimana mengimplementasikannya sbg sarana pembinaan karakter, ekspresi kreatif,  mengukuhkan persatuan dalam keragaman, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *