BLANTERVIO103

Istana Bantah Fenomena Buzzer, Apakah Pemerintah Haus Pencitraan

Istana Bantah Fenomena Buzzer, Apakah Pemerintah Haus Pencitraan
10/06/2019
Jurnalhitz.com - Topik perihal buzzer politik hingga buzzer istana tengah ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Selain muncul dari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media sosial tidak dikomando, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Universitas Oxford, Inggris ikut meramaikan topik buzzer tersebut.

Tugas negara itu sudah jelas ada tertulis didalam UU Dasar Indonesia, jadi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus mengacu kepada aturan yang sudah ada.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F Silaen, katakan sekarang ada indikasi kuat coba membungkam rakyat dengan cara ilegal. Misal dengan membuat 'lemot' medsos WA, FB, Twitter, dan lain-lain.

"Bukan karena signal jelek, bukan karena paket data mau habis tapi karena ada indikasi kuat dimainkan secara IT oleh alat kekuasaan negara. Percaya tidak percaya, tapi itulah kenyataannya!," jelas Silaen kepada awak media di Jakarta. Minggu (6/10/2019).

Hal itu boleh- boleh saja, sambungnya tapi jangan sampai memberangus hak-hak sipil dalam berdemokrasi. Kalau mau pemerintah harus membereskan dari hulu masalahnya, bukan 'ujuk-ujuk' potong kompas, hal itu menciderai hak publik dalam mendapatkan layanan prima.

Ditambahkan oleh pengamat politik millenial ini, agar terjadi perbaikan yang mendasar, maka negara harus serius bekerja seperti 'tagline' kerja kerja kerja, misal ormas yang selama ini terindikasi kuat dan kasat mata melakukan tindakan radikalisme kepada masyarakat sipil lemah. Harus ditindak dan dituntaskan sampai ke akar-akarnya.

"Semua agar 'fair' tidak tebang pilih, sebab masyarakat awam selama ini dipertontonkan 'dagelan-dagelan' politik kepada masyarakat, ini kontras anomali dalam penegakkan hukum oleh aparat negara," beber Silaen.

Hukum terkesan tajam kepada masyarakat yang lemah dan tumpul kepada yang kuat. Ini jadi PR (pekerjaan rumah) buat pemerintah dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo jilid II.

"Hukum berasaskan "equality before the law" inilah tantangan sekaligus harapan rakyat adanya perbaikan mendasar kepada aparat penegak hukum agar berlaku seadil-adilnya kepada semua warga negara," ungkap Silaen alumni LEMHANAS Pemuda 2009 itu.

Banyaknya kasus hukum yang belum terselesaikan alias menumpuk, kata Silaen terkesan hanya ditangani dengan gimik-gimik saja alias pencitraan buzzer-buzzer. Seperti inilah yang akan melahirkan 'apatisme' disetiap relung hati sanubari masyarakat Indonesia.

"Perlu diketahui publik bahwa anggaran aparat negara itu setiap tahun naik meskipun belum sesuai permintaan. Namun itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berlaku adil dalam menegakkan hukum," tandas Silaen. [PR]


Share This Article :
Jurnalhitz

TAMBAHKAN KOMENTAR

480167967060055368