BLANTERVIO103

FGD Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Digelar

FGD Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Digelar
10/08/2019
Jurnalhitz.com - Divisi Humas Mabes Polri untuk kali ini mengadakan Forum Discusion Group (FGD) dengan tema "Solusi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Berbasis Kolaborasi Antar Lembaga Terkait", dalam FGD ini menghadirkan dari berbagai narasumber dari Deputi II BNPB Liliek Kurniawan, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Dr. Ruandha Agung Sugardirman Msi, dan Kasubdit III Kombes Pol. Irsan MSK, SIK., SH.

Kasubdit I Dittiperder Bareskrim Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan pencegahan haruslah konvesial, kalau kata pencegahan dalam arti bagaimana titik hotspotnya yang terjadinya karhutla itu harus dilakukan pengelolaan sejak dini sehingga potensi-potensi terjadinya karhutla inj bisa sebelum atau terjadinya sebuah peristiwa ini.

"Jadi adanya sebuah kerja sama antara sebuah pemerintahan daerah dan tentunya penegakan hukum, apabila karhutla sudah terjadi maka kemudian upaya penegak hukum paling yang terdepan," ujar Kombes Pol. Asep pada saat di wawancarai oleh wartawan dalam acara FGD dengan tema "Solusi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Berbasis Kolaborasi Antar Lembaga Terkait" di Hotel Amoorossa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Lebih jauh dia menjelaskan karena pencegahan tadi dengan upaya-upaya untuk antisipasi penegak hukum, dalam aspek penegak hukum adalah bagaimana kita melakukan pengawasan regulasi yang telah diberikan dan bukan hanya diberkkan begitu saja.

"Akan tetapi bagaimana corporate itu melaporkan aktifitas upaya upaya untuk melakukan pencegahan itu lebih penting, peran pemerintah daerah salah satunya adalah mengawasi itu karena upaya pemerintahan daerah adalah yang paling terdepan," papar Kombes Pol. Asep.

Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri juga menjelaskan untuk penanganan karhutla yang dilakukan kepada PT. SSS ditangani oleh Polda Metro dan hari ini telah resmi bahwa ada dua yang ditanggung jawabkan untuk pertama Direktur Utama nya dan yang kedua pejabat sementaranya manager operasional.

"Ini ada kaitannya dalam upaya penegakan hukum Undang-undang lingkungan hidup dan jadi ada suatu penegasan bagian penindakan hukum bahwa Polri tidak akan diam dan akan melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang melanggar karhutla," imbuh Kombes Pol. Asep.

"Undang-undang sudah mengatur dalam pemerintahan daerah wajib melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap karhutla yang sedang terjadi," pungkasnya.

Reporter : Agung

Share This Article :
Jurnalhitz

TAMBAHKAN KOMENTAR

480167967060055368