BLANTERVIO103

Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota di Balikpapan

Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota di Balikpapan
10/03/2019
Jurnalhitz.com - Beberapa bulan terakhir ini, Provinsi Kalimantan Timur menjadi perhatian seluruh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan pemindahan ibu kota ke Provinsi tersebut. Tekad pemindahan ibu kota negara ini, membuat pemerintah tidak ingin salah jalan, terutama dari aspek perencanaan.

Tekad ini kemudian diwujudkan melalui diskusi publik lintas kementerian atas inisiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan tema Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu kota Negara di Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (02/10).

Hadir dalam diskusi tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, praktisi, akademisi, dan unsur dinas terkait.

Dalam diskusi tersebut, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa ini merupakan salah satu tahap dalam pemindahan ibu kota negara. Peran utama Kementerian ATR/BPN dalam pemindahan ibu kota baru ini terkait dengan penataan tanah. "180.000 hektare yang disiapkan untuk ibu kota baru status tanahnya mayoritas kawasan hutan. Nantinya akan kita lepaskan dan akan kita tentukan kegunaannya apabila kawasan tersebut sudah bukan kawasan hutan lagi," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia juga mengatakan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru nanti tidak akan merugikan masyarakat yang telah tinggal di daerah tersebut. "Tadi sudah saya katakan dalam penataan pertanahan tidak ada gusur-menggusur. Akan kita tata tanah masyarakat yang sudah ada di sini lebih dahulu," kata Sofyan A. Djalil.

Tata ruang juga berperan penting dalam pemindahan ibu kota baru. Sofyan A. Djalil menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan . "Kolaborasi ini akan menjamin strategi penataan ruang yang dapat kita implementasikan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru nantinya," kata Sofyan A. Djalil.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu upaya pemerataan serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. "Dalam kurun waktu 35 tahun Indonesia merdeka, kita baru mengetahui bahwa terdapat kesenjangan antardaerah di Indonesia. Sebanyak hampir 80 persen, peningkatan ekonomi ada di wilayah Indonesia bagian barat, utamanya di Pulau Jawa, sedangkan sisanya tersebar di wilayah bagian tengah Indonesia serta bagian timur," kata Bambang Brodjonegoro.

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan sekedar memindahkan fasilitas negara saja. "Pemindahan ini harus menjadi katalis peningkatan kualitas masyarakat Indonesia serta menjadi dasar kemajuan Bangsa Indonesia. Kita juga harus memiliki konsep Smart Metropolis, yang dapat diartikan dapat menjamin kemajuan bagi generasi mendatang," kata Menteri PUPR.

Konektivitas transportasi juga menjadi hal yang dibahas dalam pemindahan ibu kota baru. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa sejatinya konektivitas tersebut harus menjadi lompatan ke depan. "Menurut saya, konsep smart city adalah suatu keniscayaan. Transportasi dalam smart city harus terjadi konektivitas antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Untuk itu, transportasi daerah penyangga menuju ke ibu kota negara nantinya harus terintegrasi. Harapan ke depan dalam ibu kota baru nanti, masyarakat dapat berjalan kaki serta menggunakan angkutan umum," kata Budi Karya Sumadi.

Kegiatan diskusi ini berlangsung pada Selasa (01/10), sedangkan Rabu (02/10) Menteri PPN/Kepala Bappenas serta Menteri ATR/Kepala BPN mengunjungi lokasi ibu kota baru.

Reporter : Agung

Share This Article :
Jurnalhitz

TAMBAHKAN KOMENTAR

480167967060055368