BLANTERVIO103

Asing, Aseng atau Terlibatkah Elite Politik Jakarta Memanaskan Suhu Politik di Papua?

Asing, Aseng atau Terlibatkah Elite Politik Jakarta Memanaskan Suhu Politik di Papua?
9/02/2019
Foto : Samuel F Silaen
Jurnalhitz.com - Melihat komentar dan pandangan politik elite politik Jakarta terkait memanaskan suhu politik di Papua dapat ditelusuri dengan 'gamblang' cukup dengan bertanya pada 'mbah google' maka akan muncul semua 'steatmen' atau ucapan/komentari yang sudah dipublikasi oleh 'medol' alias media online yang begitu banyak.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F Silaen berpandangan bahwa kehadiran elite politik Jakarta di Papua ikut bermain. “Artinya elite politik Jakarta mendalilkan suasana politik Papua untuk menekan kebijakan RI 1 untuk mengurungkan niatnya memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Pulau Kalimantan tersebut," kata Silaen kepada wartawan di Jakarta.

Pengamat politik Milenial ini, katakan ada kelompok-kelompok 'biadab' yang ingin memancing di air keruh, memanfaatkan kondisi di Papua saat ini untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

“Soal adanya asing atau aseng itu hanya ekses saja tentunya, sebab jika rakyat indonesia bersatu maka pihak luar negeri itu tak akan mampu merusak indonesia, beda halnya jika saling berkolaborasi," ungkap Silaen.

Nyata didepan mata bahayanya 'hoax' yang sengaja diproduksi dan disebarkan lewat 'medsos', sekarang ini tidak saja kemampuan siber kita harus tingkatkan, namun indonesia harus memperkuat lembaga dan institusi negara dalam rangka tangkal dini, perang itu sudah masuk ke pikiran manusia dan atau lebih dikenal dengan proxy war, ini harusnya tidak boleh terjadi. Jangan dibiarkan, lawan!!

Dalam kajian yang ringan-ringan, lanjut Silaen, sesungguhnya elite politik Jakarta itu, sepertinya tidak 'rela' jika ibukota negara Indonesia di pindah ke pulau Kalimantan. Meski beragam ada pandangan elite-elite politik seperti dan bahkan seolah-olah mendukung namun sejatinya hati dan sikap mereka bertolak belakang, yakni sangat 'perih' melihat kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang serius memindahkan ibukota negara Indonesia, tentu ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah pinggiran Indonesia yang merata tersebut.

“Berikutnya, elite-elite politik Jakarta sudah masuk fase 'zona nyaman' dan terganggu dengan perpindahan ibukota negara tersebut, artinya tidak mau kekuasaannya di ibukota Jakarta mengalami degradasi atau 'gangguan' atas kepindahan ibukota negara Indonesia ke Pulau Kalimantan itu," ujar Silaen mantan aktivis KNPI ini.

“Dengan pindahnya ibukota negara dari pulau Jawa maka ini menjadi ancaman rusaknya oligarki kekuasaan elite tertentu yang selama ini sudah dalam zona nyaman," beber Silaen alumni LEMHANAS Pemuda I ini.

Tentu saja dengan kepindahan Ibu kota Negara ini terasa mengusik suasana kebatinan elite politik Jakarta.

“Dalam pandangan politik saya, hanya Presiden Jokowi-lah yang mau dan mampu eksekusi perpindahan ibukota negara Indonesia ini, diluar presiden Jokowi maka tidak ada yang mau dan mampu memindahkan Ibukota negara, karena Jokowi tidak punya dosa masa lalu," tegas Silaen.

Perlu diketahui elite-elite politik, jadi sulit untuk menekan sikap dan kebijakan politik Jokowi untuk sekedar menuruti atau membatalkan kebijakan politik Jokowi.

Desakan demi desakan elite politik negeri ini terkait dengan suasana suhu politik ditanah Papua meminta  pindahnya ibukota negara Indonesia ke Pulau Kalimantan dijadikan alasan untuk penundaan pindahnya ibukota negara. Desakan itu terbungkus rapi, namun begitu jelas dan kental terbaca, dengan harapan siapa tahu presiden Jokowi luluh hati untuk mengurungkan niatnya memindahkan ibukota negara Indonesia itu.

Lihat saja irama dan nada-nada sumbang terus diproduksi untuk mencoba gagalkan pemindahan Ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Pulau Kalimantan itu. Ini sistematis agar terlihat dramatis bagi sebagian kalangan tertentu. Namun tidak bagi kaum elite politik kawakan yang punya jam terbang yang cukup mumpuni.

“Rakyat pulau Jawa sedang dicoba obok-obok emosionalnya agar ikut irama dan nada yang dimainkan oleh para elite politik Jakarta. Yang akan kehilangan legitimasi oligarkinya jika ibukota negara sudah tak lagi berada dijakarta (Pulau Jawa)," tutup Silaen akhiri obrolannya. [PR]

Share This Article :
Jurnalhitz

TAMBAHKAN KOMENTAR

480167967060055368