Silaen : Elite Plat Merah Mau Enak Tapi Tidak Pro Rakyat

Foto : Samuel F Silaen
Jurnalhitz.com - Anda masih ingat kabar yang beredar melalui sosmed bahwa capres #01 yang saat ini masih petahana tidak didukung oleh hampir 78% BUMN, itu artinya bahwa direksi dan komisaris plat merah itu secara terbuka menentang keberhasilan presidennya.

Ternyata....Oh ternyata...!

Ini Daftar Direksi BUMN waktu Pemilu 2019 bermodus netralitas tapi anehnya malah mengundang Cawapres Sandiaga Uno :

01. Dirut & Direksi Telkomsel (saat ini sudah jadi Dirut PT Telkom)
02. Dirut & Direksi PT PP
03. Dirut & Direksi PT. Timah
04. Direksi Pertamina
05. Direksi PT PLN
06. Direksi Adi Karya
07. Direksi PTPN 1 sd PTPN 14
08. Direksi Bank Mandiri
10. Direksi Pelindo 3
11. Direksi Angkasa Pura 2.
12. Direksi BPJS
13. Direksi PT Jasa Marga
14. Direksi Waskita Karya
15. Direksi Bulog
16. Direksi Bank BRI
17. Direksi Pelindo 1
18. Direksi Pelindo 2
19. Direksi Antam
20. Direksi PGN
21. DIreksi Pupuk Kaltim
22. Direksi Garuda Indonesia
23. Direksi KImia Farma
24. Direksi Bank BTN
25. Direksi Bank BNI
26. Direksi PJKA
27. Direksi PT POS Indonesia

Info Valid dari : Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. (lebih lengkap silakan googling)

Ayo ..., kita lakukan Aksi Bersih-Bersih para benalu dan koruptor mengelilingi Jokowi ! Sebelum semua Direksi BUMN merusak reputasi Jokowi #HajarBenaluNegara

Jika saja presiden tersebut tidak berprestasi tentu sang petahana  sudah "gugur dimedan pertempuran (17/04) lalu", namun terbukti bahwa petahana masih menang dengan dapat dukungan 55% rakyar indonesia, itu fakta yang tidak terbantahkan.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F. Silaen mengatakan, sungguh ironi bahwa elite plat merah mau enak tapi tidak pro rakyat, “karena dapat dilihat bahwa direksi dan komisaris plat merah itu mendapatkan gaji dan tunjangan yang lumayan fantastis. Ini sudah menjadi rahasia umum, "ujar Silaen kepada Wartawan di Jakarta.

Lanjut Silaen, bukan 'ngajari' politik praktis kepada lembaga BUMN itu, namun seyogyanya tahu cara bagaimana beretika yang baik agar tidak menimbulkan 'distrust' rakyat kepada kepala pemerintahan yang sah.

“Jikapun mereka-mereka tidak mendukung secara terbuka, maka jangan sampai 'diexpose' kepublik," tegas Silaen aktivis kepemudaan ini.

Menurut hemat saya, kata Silaen Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus serius betul membenahi badan usaha/bisnis negara ini. “Sebab usaha yang jalankan harus selaras dengan politiknya negara sebab kehadiran badan bisnis negara tersebut untuk mendukung semua kebijakan pemerintah yang terpilih (election leader) sesuai dengan janji kampanye dan program pemerintah yang sudah dicanangkan.

“Jika politik yang dijalankan BUMN jauh dari menyejahterakan rakyat. Maka ini masalah serius bagi bangsa ini. Usul konkrit buat Presiden Jokowi. Semua direksi dan komisaris perusahaan plat merah (BUMN) tersebut wajib dilakukan sirkulasi manajemen agar tidak terjadi praktik-praktik kuruptif, karena lamanya 'bercokol', ini juga sama pentingnya dengan jabatan menteri yang juga pembantu presiden, sebab pada tindakan implementasi ini perlu dibangun sistem yang lebih terbuka dan transparan sebagai wujud pembenahan yang serius, karena komisaris dan direksi ini banyak bermasalah,” papar pengamat politik zaman now ini.

Memenangkan Jokowi bukan berarti menyerahkan bisnis negara kepada orang 'bobrok' sebagai eksekutor! Bukan berarti membiarkan musuh dalam selimut menikam Jokowi! Sejauh ini, banyak orang-orang berjuang setia bersama Jokowi yang 'seide dan sewatak' sebagai eksekutor handal untuk mewujudkan Indonesia Maju.

“Perusahaan plat merah ini butuh sirkulasi manajemen kepemimpinan agar tidak masuk kepada "Zona Nyaman". Saat ini direksi dan komisaris di BUMN ini, butuh penyegaran Direksi dan Komisaris BUMN ini jangan sampai hanya dijadikan 'bancakan' atau 'sapi perahan', oleh kepentingan sempit yakni pihak-pihak 'lo lagi, lo lagi, lo lagi' yang terkenal dengan istilah (3L) maka kami dorong Presiden Jokowi serius membenahi susunan direksi dan komisaris BUMN," tegas Silaen.

“Dalam pengamatan publik BUMN ini banyak merugi ini akibat salah urus. tidak perlu lagi kita sebutin satu persatu, ada komisaris dan direksi yang sudah terlalu lama. Maka diperlukan penyegaran agar laju pergerakan kinerjanya joss, sebab bila terlalu lama tidak dilakukan sirkulasi maka cenderung lamban," tambah Silaen.

“Masa jabatan Presiden saja dibatasi hanya 2x masa jabatan politis dijajaran direksi dan komisaris tidak dilakukan pergantian, artinya ini jabatan jangan sampai membuat orang lupa akan posisinya," ungkap Silaen.

Reporter : Agung