BLANTERVIO103

Menjamurnya Perusahaan Rentenir Online, Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Serukan Bubarkan OJK

Menjamurnya Perusahaan Rentenir Online, Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Serukan Bubarkan OJK
8/23/2019

Jurnalhitz.comOtoritas Jasa Keuangan atau yang sering disebut OJK adalah sebuah lembaga resmi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengelola dan mengontrol setiap transaksi keuangan no perbankan, berjalan seiringnya waktu hingga sampai saat ini OJK kami nilai telah GAGAL TOTAL dalam mengelola sistem keuangan dan transaksi Pear to Pear serta dapat berpotensi besar merugikan keuangan Negara serta Rakyat banyak. Bahkan OJK hingga saat ini disinyalir tidak memiliki nama-nama wajib pajak perusahan Fintech.

Regulasi dan kebijakan dibawah kontrol OJK ini terkesan jelas membiarkan perusahaan-perusahaan yang berkedok dalam Finatial Technologi (Fintech) melakukan berbagai transaksi keuangan serta praktek-praktek Bank Gelap baik dan mereka klaim sebagai Ilegal (tidak berijin) maupun yang Legal (berijin), bahkan parahnya lagi yang terdaftar OJKpun mereka biarkan melakukan transaksi keuangan yang jelas-jelas telah melanggar aturan hukum khususnya KUH Perdata pasal 1320, padahal seharusnya setiap perjanjian harus merujuk pasal 1320 KUH Perdata.

Lebih berbahayanya lagi cukup mendaftar saja ke OJK (Tidak Perlu Ijin) maka perusahan-perusahan Fintech itu bebas melakukan MAL PRAKTEK dengan membuka Bank Gelap dengan sistem pinjaman atau kredit dan bisa juga disebut RENTENIR ONLINE, apa yang dilakukan oleh para perusahan Fintech ini jelas-jelas merugikan rakyat banyak serta mampu menghancurkan perekonomian bangsa, analoginya sederhananya begini.

“Jika seseorang baru saja mendaftar pada fakultas kedokteran, lalu sang mahasiswa itu membuka praktek dokter, saat itu ada orang yang lagi kena penyakit datang ketempat prakteknya untuk minta pertolongan, yang ada bukannya sembuh orang yang sedang sakit itu tapi justru orang tersebut tambah parah penyakitnya bahkan bisa mati. Sebab sang mahasiwa tersebut belum mendapatkan ijin praktek, karena untuk mendapatkan ijin praktek maka mahasiswa itu harus terlebih dahulu mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan”.

Namun sialnya OJK sebagai lembaga yang memiliki peran untuk mengawasi dan menindak malah membiarkan perusahaan-perusahan Rentenir Online itu bebas beroperasi untuk merampok rakyat di negeri ini.

Selama kurun waktu 3 tahun Praktek Rentenir Online ini telah berlangsung dan hingga hari ini hampir 800 aplikasi bertebaran di Internet baik itu melalui Playstore maupun diluar dari Playstore, namun dari 800 aplikasi hanya ada 7 aplikasi yang berijin dari OJK, dari antara 7 aplikasi itu yang berijin ada 6 aplikasi yang baru mendapatkan ijin dari OJK sekitar 2 bulan lalu dan itupun mereka dapatkan pasca gugatan korban Rentenir Online di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan yang menjadi pertanyaan kenapa transaksi Rentenir Online ini terus beroprasi padahal sangat berpotensi besar melanggar hukum, selain Rentenir Online ini tidak mengantongi ijin juga telah melanggar hak-hak konsumen (dari mulai penyebaran iklan yang bombastis juga tidak mengindahkan suku bunga kepatutan dan kewajaran serta secara sepihak mengatur sendiri hak dan kewajiban konsumen, padahal semestinya hal itu harus dibahas bersama antara kreditur dan debitur.

Dari semua pelanggaran yang dipaparkan diatas maka membuat perusahan Fintech menjadi Super Power ditambah terkesan mendapat perlindungan dari OJK (Karena Cukup Hanya Mendaftar Saja Pada OJK Maka Mereka Bisa Langsung Beroperasi) sehingga bebas melakukan melakukan sistem penagihan yang tidak manusiawi diantarnya melakukan penyebaran data yang bertentangan dengan UU ITE khususnya pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) “melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Serta melanggar juga UU Konsumen, bahkan melakukan fitnah, pencemaran nama baik, pelecehan seksual yang sangat menimbulkan Keresahan Sosial bagi para Debitur maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah merugikan masyarakat baik secara materil dan Imateril.

Pendek kata perusahan Industri Fintech ini telah melakukan banyak kejahatan secara verbal (Terus Menerus ), baik secara perdata maupun secara pidana (seperti KORUPSI, PENGGELAPAN PAJAK, PENCURIAN DATA, FITNAH, TEROR, dll) serta secara sengaja melakukan pelanggaran UU ITE maupun UU Konsumen dan UU lainnya. Maraknya berbagai pelanggaran itu terjadi karena perusahaan Fintech terkesan mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga tindakan Brutal, teror , Fitnah, Caci maki semangkin menjadi-jadi mereka lakukan sejak penandatangan kerjasama OJK dan MAS Singapore dihadapan Presiden Jokowi dan Pedana Mentri Singapore disela-sela pertemuan IMF di Bali beberapa bulan lalu.

Atas dasar berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahan-perusahan Fintech itulah menunjukan ketidak becusan OJK dan dugaan kuat telah terjadi PENYELEWENGAN KEKUASAAN dalam menjalankan tugasnya sebagai Regulator yang berperan sebagai pengawas dan penindak, karena hingga hari ini tidak ada satupun perusahan Fintech itu yang diseret OJK untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Berdasarkan itu juga kami dari GERAKAN BELA KORBAN PINJAMAN ONLINE mendesak Presiden Jokowi untuk segera MEMBUBARKAN OJK serta mengembalikan peran Bank Indonesia sebagai pengelola dan pengawas serta penindakan dalam sektor keuangan. Kami juga menuntut agar di pemerintahan Jokowi-JK segera :

1. Lakukan Investigasi tentang Penggelapan Pajak yang Dilakukan Oleh Perusahaan Rentenir Online Baik yang Berijin Maupun Tidak Berijin (Terdaftar Pada OJK) karena telah merugikan Negara.

2. Audit dana Oprasional OJK sebesar ± 5,7 T tahun 2019.

3. KPK harus segera memeriksa seluruh Komisoner OJK (Wimbo CS) karena diduga telah menyelewengkan jabatannya untuk memperkaya diri dan seret dalam pengadilan TIPIKOR

4. Bubarkan Komnas HAM.

5. Copot Menteri Komunikasi Dan Informatika.

6. Copot Menteri Keuangan.

7. Copot Gubernur Bank Indonesia.

8. Tutup Seluruh Aplikasi Rentenir/Pinjaman.

9. Tangkap serta Adili pemilik dan pegawai perusahaan Rentenir Online.

10. Hentikan Intimidasi, Teror dan sebar data terhadap para korban Rentenir Online.

11. Sita seluruh asset-asset Perusahan Rentenir Online yang telah merampok rakyat Indonesia.

12. Berikan perlindungan terhadap para korban Rentenir Online.

13. Tangkap dan adili para pencuri data para korban Rentenir Online.

14. Menindak tegas seluruh oknum-oknum pejabat Negara yang terlibat dalam skema Fintech (Rentenir Online).

15. Kemenkeu, Kominfo dan Bank Indonesia Harus bergerak cepat memblokir seluruh aplikasi dan transaksi keuangan para Rentenir Online.

16. Berlakukan Hukuman Mati Bagi Desk/Debt Colektor yang telah mengintimidasi dan meneror korban rentenir online.

Reporter : Agung

Share This Article :
Jurnalhitz

TAMBAHKAN KOMENTAR

480167967060055368