Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Minta BPN Tempuh Cara Konstitusional


Jurnalhitz.comIkatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) menggelar Konferensi Pers bertajuk "Evaluasi dan Sikap ICMI Ternadap Peristiwa Politik Pasca Pemilu 2019" hal itu dilakukan untuk mengingatkan kepada peserta Pemilu 2019 agar tidak meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. ICMI juga mengingatkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi yang harus dijalankan secara jujur adil langsung umum bebas rahasia aman dan damai.

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Prof Dr Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengkhawatirkan hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan sama seperti pada 2014 di mana gugatan tim Prabowo ditolak dan tetap mengesahkan Joko Widodo sebagai presiden. Namun, Jimly tetap menyarankan kubu 02 tetap menggunakan mekanisme hukum yang konstitusional.

"Waktu Jumat kemarin saya Jumatan dengan Prabowo, sambil bisik-bisik bilang manfaatkan mekanisme, timnya itu ngobrol sama saya sebelum naik ke atas masjid ngobrol, saya bilang manfaatkan mekanisme di MK semaksimal mungkin," ucap Jimly dalam konferensi pers dengan tema "Evaluasi dan Sikap ICMI Terhadap Peristiwa Pasca Pemilu 2019" di Gedung ICMI, Jakarta, Senin (22/4) sore.

Jimly berusaha meyakinkan pada tim BPN bahwa jangan menyamakan dengan kondisi seperti 2014. Lebih lanjut Jimly menegaskan, jikalau bisa dibuktikan ada kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif sifatnya sangat bisa mengubah apa yang diputuskan oleh KPU.

"Jadi jangan dulu anggap sepele, usaha dulu. Ini bukan soal menang kalah, tapi kita mendidik rakyat menyelesaikan masalah di ruang sidang, tidak di jalanan," kata Jimly mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama tersebut.

Mengenai pernyataan Anggota Dewan Pengarah BPN Amien Rais yang akan menggunakan people power jika hasil Pilpres 2019 tidak sesuai harapan, menurut Jimly hal tersebut hanyalah ucapan di mulut saja. "Dia hanya memberi peringatan semua pihak termasuk penyelenggara Pemilu untuk bersikap netral dan independen, bukan sungguh-sungguh mau menggerakkan people power, enggak. Dan memang sudah tidak zamannya lagi karena semuanya harus diselesaikan melalui proses mekanisme konstitusional yang ada," ucap Jimly.

Namun, Jimly juga mengatakan aparat keamanan yaitu polisi harus siap sedia untuk mencegah jika terjadi pengerahan massa yang turun ke jalan karena menolak keputusan KPU. Dia juga, menyarankan agar aparat TNI tidak perlu terlibat dalam menjalankan operasional di lapangan.

Jimly mengapresiasi pernyataan Panglima TNI yang menyatakan bahwa tentara pun siap dalam mengamankan penyelenggaraan pemilu hingga usai untuk memberikan gestur psikologis. "Tapi seandainya betul terjadi, itu urusan kepolisian, polisi udah siap, sangat siap saya lihat itu. Jadi kita jangan menganjurkan kepada siapa pun untuk menggunakan mekanisme di jalanan, sudah tidak saatnya lagi," tutur Jimly.

Seandainya pun ada gugatan di MK seperti 2014 lalu, dia membolehkan ada demonstrasi di depan Mahkamah Konstitusi asalkan tidak terlalu banyak dan berlebihan. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesan bahwa keputusan pengadilan dipengaruhi oleh massa.

"Kita cukuplah punya pengalaman sekali itu ya, pengadilan Ahok itu kan menimbulkan masalah. Sampai sekarang banyak orang tidak percaya pada putusan pengadilan itu, karena mob, seolah-olah mob itulah yang menekan padahal kan tidak juga. Jadi jangan lagi menggunakan mobilisasi massa," pungkas Jimly. @agung