Diskusi Mengawal Pemilu untuk Indonesia Damai


Jurnalhitz.com - Pelaksanaan Pemilihan Umum 17 April 2019 bukan hanya menjadi momentum terbesar perjalanan demokrasi di Indonesia melainkan juga dunia karena bangsa ini mampu menyelenggarakan secara bersamaan Pilpres dan Pileg dengan Jurdil (Jujur dan Adil) dan Damai. Penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut tercatat sebagai pemilu terbesar di dunia. Hal ini membuktikan sebagai Negara Demokrasi Pancasila, demokrasi kita berjalan semakin matang.

Meski Pemilu Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi dan Kab/Kota), DPD RI dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilakukan dalam satu tahapan, namun tidak bisa dipungkiri Pilpres merupakan momentum yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat. Catatan-catatan kecil penyelenggaraan Pemilu dan respon masyarakat pasca pemungutan suara 17 April 2019 lalu, menjadi penting untuk disikapi secara bijaksana oleh semua pihak agar “riak-riak” demokrasi tidak mencedari makna demokrasi itu sendiri. Dalam pandangan jauh kedepan, hal ini sangat penting dilakukan untuk tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Ikatan Da’i Nusantara (IDN) dan BAKORNAS GMDM, mengadakan kegiatan diskusi Media dengan tema: “Mengawal Pemilu Untuk Indonesia Damai”. Kegiatan diskusi ini dimaksudkan sebagai ikhtiar bersama memberikan pesan kemasayarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kedepan. Diskusi ini menghadirkan Narasumber dari lintas profesi yaitu; Prof. Trubus Rahardianysah, Dr. Sri Yunanto, KH. M. Wahid Nuruddin dan Ade Ghozaly (Peneliti pada salah satu Lembaga Survei).

Dalam rilis pra diskusi yang diterima, KH. Wahid Nuruddin menilai efek dari Pemilu terutama Pilpres telah membuat polarisasi di masyarakat. “Upaya coolingdown semua pihak dengan menghormati perbedaan yang ada perlu dilakukan dengan kesadaran bersama mewujudkan Indonesia yang damai dalam kebhinekaan.” ungkapnya.

Lebih lanjut ia manambahkan bahwa upaya membangun kesadaran bersama untuk menghormati hasil Pemilu (yang ditetapkan KPU nanti) bukan hanya kewajiban kolektif namun juga fardhu’ain (kewajiban individu) dalam kontek warga negara.

Pada kesempatan yang sama, Ade Ghozaly menyampaikan dua hal penting terkait proses Pemilu 2019. 'Mengapresiasi kinerja KPU dan jajaranya khususnya petugas KPPS, masyarakat, TNI POLRI dan semua pihak yang telah turut serta mensukseskan Pemilu serentak 2019," tambahnya.

"Menyayangkan sikap-sikap sebagain elit politik yang kontra produktif dengan esensi dari demokrasi itu sendiri seperti klaim kemenangan dengan menuduh pihak-pihak lain berbohong dan curang," tutur Ade Ghozaly saat menghadiri kegiatan diskusi Media di kawasan Tebet Jakarta, Minggu (28/4) Sore.

Menurut Ade Ghozaly seharusnya semua pihak khusus elit politik memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. “Jika ada tuduhan curang terhadap penyelenggara, jangan bicara dijalanan buktikan lewat jalur konstitusional, jika ada tuduhan kebohongan hasil Quick Count, buktikan lewat adu argument bedah metodologi dsb, karena Quick Count merupakan salah satu kegiatan ilmiah dan harus dibuktikan secara ilmiah,” paparnya.

Lebih lanjut, Ade menyampaikan People power dengan mengabaikan jalur konstitusi dalam demokrasi Indonesia adalah upaya provokatif yang harus dihindari demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal senada dengan dua narasumber diatas. Prof. Trubus menyampaikan sejatinya elit politik adalah cerminan rakyat. Jika mereka memberikan sikap negarawan yang baik tentu akan menjadi contoh yang baik pula dimasyarakat.

Dr. Sri Yunanto menilai efek Pemilu 2019 akan semakin buruk dalam kehidupan dimasyarakat sekarang dan yang akan datang jika semua pihak tidak melakukan upaya kesadaran bersama untuk tetap menjaga persatuan dan persatuan bangsa. "Dengan kata lain semua harus menghormati proses dan hasil yang ditetapkan nanti, jikapun tidak puas bisa melakukakan upaya lewat jalur konstitusional," tandasnya. @agung